sp2d adalah. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. sp2d adalah

 
 Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sahsp2d adalah  BBM sebesar Rp 50

Submenu ini menampilkan tabel “Durasi Penyelesaian SP2D” yang berguna untuk memantau waktu penyelesaian tagihan sampai menjadi SP2D sehingga KPPN dapat mengontrol suatu tagihan sejak diunggahkan sampai menjadi SP2D. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus. bendahara penerimaan dan pengeluaran Jawaban: C. Sebagai proses, pelayanan19. Contoh : SP2D GUP terkahir tanggal 12 Juni, maka batas SP2D berikutnya pada tanggal yang sama, yaitu 12 Juli 2019. Setup. belanja lain-lain d. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairanPersediaan yang selanjutnya disebut SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. Karena menggunakan ukuran hari kalender, maka penetapan tanggalnya tergantung jumlah hari dalam bulan berkenaan. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENERBITAN SP2D PADA PILOTING PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI MELALUI PPP SPM pembayarantagihanlistrikdan telekomunikasi jatuhtempo pada tanggal19 atauharikerjasebelumnya (dalamhaltanggal19 harilibur), perluketelitiansaat. Data transaksi keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utartg Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan. 19. 958. Retur SP2D adalah penolakanjpengembalian atas pemindahbukuan danj atau transfer pencairan APBN dari ". Tujuan SP2D online secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini. adalah surat permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diajukan oleh Pejabat. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh. ada tidaknya penggantian uang SPM dan SP2D adalah istilah yang muncul pada kolom Realisasi Pembayatan Tunjangan Profesi Guru. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Surat Permintaan Pembayaran Retur yang selanjutnya disebut SPP Retur adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah yang berisi permintaan. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim. go. create. 1 TAHUN 2004 Pasal 1 BENDAHARA : adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/srt berharga/barang-barang milik negara/daerah. id Dari laman Pemprov DI Yogyakarta, yang disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BUD. 2. Dan terjadinya Retur SP2D tentu saja sangat merugikan pihak penerima dana, karena hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan penyerapan dana APBN. Pada beberapa kasus yang terjadi, retur mayoritas terjadi karena kekurangtelitian satker dalam melakukan proses verifikasi. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP) SPM Pengesahan. Pengaturan pada aplikasi yang digunakan. sasaran belana yng digunakan e. Jumat, 23 Januari 2015 01:19 WIBSP2D, SPM Register 1 SPTU ke SKPD 1 B. Pilih data SPM yang akan dicatat nomor SP2D(Data yang bisa dicatat nomor SP2D, adalah data yang sudah dibuatkan ADK-PMRT SPM) Editor : HAI Pedia. Pembukuan atas transaksi tersebut adalah. c. . Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah. 000. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku. Dalam hal pertanggungjawaban UP yang dikelola, Satker harus mengajukan SPM GUP Nihil. perbedaan antara UP dan TU adalah…. Pada kolom disamping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di SP2D-kan) untuk keperluan TU; 8. 80. Pertanggunjwaban dana TUP dibatasi dalam waktu. Kegiatan merekam kontrak adalah aktivitas pencatatan data perikatan antara Satker dengan Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan APBN, untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan. Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari. Jakarta -. SAKTI : Perekaman kontrak dan BAST kontraktual sampai dengan menjadi SP2D - Bagian 1. SPMKP kemudian dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut: Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN. Penerbitan SP2D merupakan salah satu produk layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. SP2D ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. Pengajuan SPM GUP, PTUP, & NIHIL. Format Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus. SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Dokumen atau bukti transaksi adalah formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya transaksi atau adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan akuntansi. Ilustrasi. ). 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. Maka Mendorong Upaya Mensukseskan Gerakan Zero Retur SP2D adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan segera saat ini dan masa-masa. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebutdisingkat SP2D-R adalah sur at perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D-R atas beban Rekening Retur/Rekening Kas Umum Negara. Berdasarkan SPP tersebut pada tanggal 26 Januari 2019 PPK menerbitkan SPM LS yang kemudian diotorisasi PA dan langsung diserahkan ke BUD. 000. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya. Sebagaimana kita kita ketahui, pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan dan. SP2D adalah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara. Apa Itu SPT PPh 21? SPT PPh Pasal 21 adalah bukti potongan pajak yang harus dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam hal ini seorang karyawan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai. 4. selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan se bagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. SP2D-TU 4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatanSPM GUP adalah surat perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 16. Jenis SPM adalah UP/ GUP/TUP/ PTUP dan LS Non Gaji; b. SPM GUP NIHIL. Apabila memerlukan NTPN, dapat mengacu pada nomor referensi penerimaan yang diberikan oleh SPAN (Nomor SP2D)tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat, sehingga. 05 mengenai tata. Pembukuan sebagaimana dimaksud terdiri dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP. kuasa BUD c. Modul Bank : Untuk monitoring status SP2D termasuk informasi mengenai Retur SP2D; Referensi :. A. adalah pegawai yang sudah menjadi atau menjalankan fungsi sebagai bendahara pengeluaran, pemegang uang muka, bendahara pengeluaran pembantu. PPN, maka tahapan yang dilakukan oleh kuasa BUD adalah : a. 01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) poin 8), adalah : 1) PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD; 2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;. SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 42. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya. Surat Penyediaan Dana (SPD) b. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Bagan alir Di bawah ini adalah bagan alir yang menggambarkan jaringan prosedur pada saat pencairan dana Subbagian umum/Loket Mulai Menerima SPM Dari satker dan dokumen pendukung 2 SSP SPK SKK DG 3 SPM 2 SP2D 1 41 satker Meneliti kelengkapan berkas DPP 4 SSP SPK SKK DG Chek list SPM SPM : Surat Perintah Membayar DPP :. Ilustrasi Jurnal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Berikut adalah Neraca per 31 Desember 2014 dan transaksi akuntansi dari SKPD Tentram selama tahun 2015: Pemerintah Kota Gemah Ripah SKPD Tentram Neraca Per 31 Desember 2014 Aktiva Pasiva Kas di Bendahara Penerimaan - Ekuitas 5. Terbitkan SP2D, Form B. sasaran belana yng digunakan e. TRANSAKSI RAK PPKD-SKPD KOTA BANDA ACEH Berikut ini adalah transaksi. reports. 47. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D, Diterbitkan paling lambat. classes. Apa itu SP2D? Surat Perintah Pencairan Dana atau biasa disebut SP2D merupakan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku badan yang bertanggung jawab terhadap Kuasa Bendahara Negara (BUN). Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU Nihil 3. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran Metode Summary Sheet/Full Documentation adalah metode aplikasi replenishment, dimana daftar pengeluaran yang diajukan kepada lender harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu SP2D, Berita Acara Pembayaran, serta NOL/Approval/NRC bila dipersyaratkan. SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 187/KMK. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D, Diterbitkan paling lambat 2 hariadalah sebagai berikut: 2. 12. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahkbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank Pengirim. 1945. SP2D adalah singkatan dari surat Perintah Pencairan Dana. Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak berulang adalah sebagai berikut: 1. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari. 52. NET berikut ini,. Macam macam SP2D : 1. Keuangan ; berdasarkan: (-Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. SPM 516 digunakan untuk mengkoreksi SPM pada Detail COA level 13 s. Pencatatan SP2D Login user level Operator Sesudah ADK-PMRT-SPM terbentuk, dan diupload ke Portal serta diterima KPPN/SPAN, maka akan mendapat balikan Nomor SP2D. Jika tagihan menggunakan sistem LS (potongan pajak langsung oleh KPPN ketika sp2d terbit), maka nomor NTPN adalah nomor SPM atau Surat Perintah Membayar dengan pilihan PBK. Pencairan Command Dana atau SP2D adalah mandat yang dikeluarkan oleh KPPN (Kantor Negara Treasury Services) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). SP2D yang diterbitkan adalah untuk penggantian uang yang dibelanjakan (disebut SP2D GU). Tercantum dalam Surat Edaran. 7. (hrt)50. terus Ada beberapa penyempurnaan. Mekanisme pelaksanaan SP2D 1) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pencairan dana adalah : a) Kuasa BUD b) Petugas Pengantar SPM dari SKPD sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) orang. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran 5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunkakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Menurut Moenir (2015, h. Jaminan Lainnya adalah Penjaminan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PENCAIRAN DANA APBN. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D, hal ini berarti bahwa semakin kecil tingkat retur SP2D maka pengelolaan. Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. SP2D terbit 1 (satu) jam setelah seluruh persyaratan dilengkapi dengan benar. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. fSIKLUS BELANJA UP, GU, TU, DAN LS PEMERINTAH DAERAH. 000. PPK SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran. - 3 - dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 17. PPKD b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. MENGHINDARI VOID Perlu kehati-hatian dalam : pemilihan paygroup dengan dibuatkan tabel paygroup yang perlu diliat setiap kali memilih paygroup tanggal pembayaran SP2D adalah tanggal hari ini dan tanggal yang akan datang (hindari tanggal hari sebelumnya) penerbitan SP2D gaji induk, adalah tanggal hari kerja bulan berikutnya dan. 000. PENGGUNA 5. kuasa BUD. 5. antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 666. 23. 45. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang. Tidak perlu pemisahan secara jelas antara penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen. Dasar Hukum. antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL BJS, dan SP3. ”, “Nomor Invoice”, “Nomor SP2D”, “Jenis SPM”, “Tanggal Upload. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100; c. a. SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. Data yang bisa dibuat ADK, adalah data yang sudah divalidasi/disetujui oleh PPSPM Isikan PIN PPSPM, sesuai PIN pejabat bersangkutan yang sudah terdaftar di PORTAL SMS. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas. 29. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 500. Jenis SPM adalah UP/ GUP/TUP/ PTUP dan LS Non Gaji; a. . Kuasa BUD dalam hal ini memiliki tugas sebagai berikut : 1. 000,- dan memaraf SP2D Lux nilai diatas Rp. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan ( SP2D UP ) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana uang persediaan lewat bank setelah SPM terbit. Salah satu indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran adalah retur SP2D sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga. Dokumen SPP-UP terdiri dari: 1) Surat Pengantar SPP-UP 2) Ringkasan SPP UP 3) Rincian SPP UP (SPP from 1,2,3) 4) Surat pernyataan. Pengembalian (retur) SP2D adalah penolakan/ pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama Bank/Kantor Pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima atau rekening penerima tidak aktif. Surat perintah pembayaran uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan sebagai uang persedian untuk mendanai. 000 dengan menerbitkan. Potongan SPM-PTUP adalah jumlah Kotor pada SPM-PTUP tersebut. BKU (D/K), dan BP Pengawasan Anggaran Belanja (Mengisi Pagu). Adapun langkah untuk meminimalisir terjadinya retur SP2D adalah satker meningkatkan Sistem Pengendalian. Apa itu SP2D? Pencairan Command Dana atau SP2D adalah mandat yang dikeluarkan oleh KPPN (Kantor Negara Treasury Services) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan biaya dengan mengorbankan para NPCA (Negara Pendapatan dan pengeluaran anggaran) di PSM dasar (mandat pembayaran). Ketika menerima SP2DK, baca baik-baik data atau informasi yang disampaikan dan ingin. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja 6. Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).